perbedaan apip dan inspektorat. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. perbedaan apip dan inspektorat

COM - Laporan Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berada di level 3 atau Delivered dengan Skor 3,0. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian,Evaluasi dan pelaporan Inspektorat. Tugas BPK. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Gedung Perwakilan BPKP Prov DKI Jakarta Lantai 4, Telp/WhatsApp: 081314639745 Email: [email protected] : Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Karanganyar lebih menekankan pada pemeriksaan reguler dibandingkan dengan bentuk kegiatan pengawasan yang sifatnya pembinaan dan early warning system. APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Secara mudah dapat dikemukakan bahwa jika auditornya adalah BPK, maka audit tersebut adalah audit eksternal Sedangkan jika auditornya adalah inspektorat jenderal atau UKI. 8 Metode penelitian adalah kualitatif. Inovasi ini diresmikan secara langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. mengikuti seminar nasional membahas Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH atas pengawalan Program Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tema “Sinergi Mengawal Negeri, Menuju Indonesia Maju” secara virtual di. Menurut Permenpan No 05 Tahun 2008 : Auditor adalah PNS yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintahan untuk tugas dan. Sampel penelitian ini adalah 45 pereviu yang tersebar pada Inspektorat Kabupaten Bima, Inspektorat Kota Bima dan Inspektorat Kabupaten Dompu dengan teknik purposive. Berdasarkan pelakunya, audit bisa dibedakan menjadi audit eksternal dan audit internal. Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Komite Audit, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PERBEDAAN DARI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT Badan Inspektorat Inspektorat Badan Pengawas Jenderal Inspektorat Kabupaten/ No Uraian Pemeriksa Keuangan dan Kementrian/ Provinsi Kota Keuangan Pembangunan. 20 2 2 , No. ''Sejak 2018 sebenarnya sudah punya perjanjian kerjasama antara gubernur, kapolda, dan kajati, bagaimana bersinergi sehingga ketika ada aduan masyarakat bisa dikoordinasikan APIP dan APH. Selain itu, Kepala. JAMBERITA. APIP sendiri digunakan oleh auditor internal pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga dan instansi pemerintah. 5. TAHUN 2020. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608Di akhir paparan, Hasoloan Manalu berpesan agar peserta pelatihan dan seluruh pegawai di Inspektorat tidak segan untuk berdiskusi, berkonsultasi, bertanya, atau koordinasi yang lain terkait Audit Investigatif. Status: Belum diverifikasi. Perbedaan kapabilitas APIP tidak menjadi penghambat implementasi KP31P. Perbedaan kedua APIP tersebut adalah BPKP merupakan lembaga di tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada presiden, sedangkanDengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Cirebon Nomor: 700/ Kep. dilakukan APIP oleh BPKP. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. Seluruh kegiatan itu dilakukan oleh APIP yang instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris: 1. Kata kunci Peranan, Inspektorat, SPIP, Kapabilitas, Opini 1. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dengan Pedoman dan menentukan Area of Improvement dalam mencapai Level Kapabilitas APIP tertentu. Hal tersebut yang meyebabkan BPKPP mengkoordinasikan dan mendampingi penyelenggaraan Reviu penyerapan anggaran (PA), pengadaan barang/jasa (PBJ), dan dana desa (DD) di lingkungan pemerintah daerah setiap tribulan termasuk yang wajib diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagai APIP untuk. mengetahui apakah terdapat expectation gap antara APIP dan pemangku kepentingan mengenai peran dan independensi APIP. Auditor lingkungan BPKP 2. Dalam. d 7 DesemberStruktur dan kedudukan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja. 2, Jl. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Standard pelaporan APIP yaitu kewajiban membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, tanggapan auditi dan penerbitan. Untuk dapat. Dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pembagian kewenangan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada pidato sambutannya, Wagub Bali Prof. Sementara itu, menurut Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam kegiatan Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 ini ada 4 (empat) kegiatan utama yaitu: Penandatanganan Nota Kesepahaman; Launching Aplikasi APIP; Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI iii A. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern. Monday, February 11,. Keberhasilan suatu daerah untuk mendapatkan opini WTP dari BPK tidak lepas dari peran APIP atau Inspektorat Daerah. Program audit ini merupakan program audit generik sebagai acuan umum dan harus dimodifikasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik pengadaan barang/jasa yang diaudit, terutama dengan mempertimbangkan risiko signifikan pada tahapan pengadaan barang/jasa yang diaudit (termasuk. Perbedaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan e. Inspektorat Daerah fokus. id2 Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Tanggal Pembaruan Terakhir 3 bulan yang lalu. Paradigma pengawasan yang dilakukan oleh APIP tidak lagi dengan pendekatan watchdog yang lebih berorientasi mencari-Kamus Singkatan Pengawasan adalah dokumen yang berisi daftar singkatan yang sering digunakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Pencapaian ukuran mutu tersebut harus diyakini melalui telaah sejawat yang dilakukan oleh APIP lainnya. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. Berbagai bentuk penyelewengan bukan hanya dapat diantisipasi, melainkan juga dapat. Tetapi dalam implementasinya,. Mengingat : 1. Dalam sambutannya Sekda Nopian Andusti meminta agar tidak ada lagi perbedaan antara P2UPD dan Auditor, walaupun P2UPD tidak masuk kedalam aspek keuangan. Sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Ngawi telah melaksanakan audit khusus berupa audit investigasi dan audit. JAKARTA - Banyaknya pejabat/ penyelenggara negara yang tersangkut kasus korupsi, inefisiensi dan inefektivitas anggaran, serta belum efektifnya aparat. d) APIP wajib melaporkan perkembangan penanganan pengaduan“Tunjukkan bahwa Inspektorat itu punya otoritas sebagai tangan kanan dan tangan kirinya kepala daerah guna tata laksana yang baik,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (sub unsur 1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tugas-tugas pengawasan BPKP sebagai pemberi assurance dan consultant tersebut menjadi semakin luas dan semakin beragam. Menurut ketetapan Permendagri, definisi APIP adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern. Disclaimer Update: 15 April 2022. BAG . Selain itu, APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan 1 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan d. Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Yohanes Priyana mengatakan, sudah ada putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara. Anda menyebut soal audit dalam perkara korupsi, dimana ahli yang diperiksa di persidangan adalah ahli yang juga berperan sebagai auditor yang melakukan audit keuangan negara yang diduga dirugikan. Selain itu, jumlah dan kompetensi SDM serta durasi pemeriksaan juga dinilai masih kurang. dan ketentuan. Tim Pengawasan Intern adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Inspektorat pimpinan Jenderal untuk melaksanakan Pengawasan Intern. Untuk itu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kode etik dan standar audit APIP pada tahun 2014. Proses PBJ itu sendiri dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat 3. Inspektorat adalah Inspektorat I, II, III dan IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa. APIP di setiap instansi pemerintah daerah memiliki perbedaan kondisi, baik dari segi manajemen, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan sekitar (BPKP, 2011). Auditor harus ikutaktif dalamkeberhasilanorganisasiHal tersebut merupakan salah satu perbedaan mendasar antara PP Nomor 12 Tahun 2017 dengan PP Nomor 79 Tahun 2005 yang. Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . Inspektorat Daerah Menuju Paradigma Baru. 11. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan f. 8. Pengawasan fungsional pemerintah dilak-sanakan oleh aparat pengawasan ekstern peme-rintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan. Dan itu pula salah satu yang menjadi alasan sektor industri ini diprioritaskan. DEFINISI UMUM 3 C. Permenpan no. 2382-Sekrt/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi di. Rasuna Said Blok X-5 Kav. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Mochtar Husein mengatakan, peran aparat pengawasan internal pemerintah adalah memberikan penilaian yang obyektif dan independen atas kelayakan struktur tata kelola. ‘ Probity diartikan sebagai integritas ( integrity ), kebenaran ( uprightness ), dan kejujuran ( honesty ). DJKPN baru berubah menjadi BPKP pada tahun 1983. Selain itu, reviu juga dilakukan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma. Menurut Spira dan Page (2013), saat ini APIP memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dalam organisasi. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan f. penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berasal dari unit kerja pada wilayah pengawasan Inspektorat I, selanjutnya akan diteruskan oleh ULPK kepada Inspektorat I untuk selanjutnya dilakukan telaah lebih dalam. Entry meeting Telaah Sejawat antara Itjen Kemendikbudristek dan Itjen Kemenkes. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi peran Inspektorat Kabupaten Karanganyar selaku APIP dalam melaksanakan fungsinya sebagai quality assurance dan konsultan terkait pengelolaan. Sehubungan dengan itu, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun sebagai upaya untuk mewujudkan Good Governance. , M. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas. B. Audit quality forum (2005,6) menjelaskan bahwa Perbedaan motivasi dan informasi yang asimetri menyebabkan kekhawatiran tentang keandalan informasi yang diberikan, yang berdampak pada tingkat kepercayaan. pada komitmen dari seluruh pihak dan pengawalan berkala dari Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan KKP. Perbedaan ke-2nya adalah: pada Pengawasan Reguler dengan batasan sesuai kondisi dan kemampuan daerah, misalnya seluruh atau sebagian OPD saja, karena Terkait hal tersebut, LKPA meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat agar melakukan audit investigasi, Pemerikasaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap penggunan anggaran Bantuan Keuangan Desa (DD, ADD) agar permasalahan menjadi terang dan perbedaan LHP Dua Auditor tidak menjadi polemik. Berdasarkan laporan hasil pengawasan semester 1 Tahun 2015 BPKP menyatakan bahwa masih ada APIP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kapabilitas-nya berada pada level 2 dengan catatan perbaikan dan Inspektorat Kabupaten Sleman. Negara, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri untuk mencapai aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Menurut ketetapan Permendagri, definisi APIP adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 3. Peningkatan kompetensi auditor tentu sangat berpengaruh menjaga mutu audit, efektivitas kinerja auditor agar menjadi lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor kompeten dan profesional. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ruang lingkup pembinaan JFA di lingkungan APIP tersebut meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen,Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/LPND, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan intern serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/Kota. Ruang lingkup APIP sendiri terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, dan Inspektorat daerah. Perbedaan utama antara Inspektorat Daerah dan Inspektorat Kementerian terletak pada tingkat dan ruang lingkup pengawasannya. Apa perbedaan secara umum inspektur pembantu dan pembantu khusus? 2. Aparat fungsional tersebut berperan sebagai mata dan telinga pimpinan organisasi. Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 29 July 2013. Disamping itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan SPIP merupakan sistem yang. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak. “Auditor dan Kapabilitas APIP” di "Ministry Goes to Campus Expo" STAN 2016 "Äpa sih Pak, bedanya BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal?" tanya seorang mahasiswa kepada petugas booth BPKP. 52-53 Lt. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. APIP Inspektorat sudah seharusnya menjadi garda terdepan atauAPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa diimplementasikan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam aturan perilaku para pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD, dan Staf Pelaksana lainnya. Mendorong APIP agar capaian tingkat kapabilitas pada level 3 (integrated) terusStandar diperbaharui dengan menyesuaikan dengan Standar yang berlaku di dunia internal audit secara umum. PENGERTIAN-PENGERTIAN Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). BPKP Maluku Utara Lakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran di Pemkot Ternate. Lebih lanjut dikatakan Gubsu, APIP harus dapat berperan dalam kegiatan Assurance, Consulting danAnti Corruption bertujuan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI a. Semakin kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi pemerintah, sulit bagi pimpinan umit (manajemen) untuk melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas organisasi, sehingga diperlukan unit pengawasan intern yang diperankan oleh APIP. Pengawas itu tidak hanya dari Inspektorat. Pembina dari Inspektorat adalah. menyelenggarakan kegiatan audit dengan lebih efektif dan efisien (Coetzee dan Lubbe 2013b) serta memberikan nilai tambah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya audit yang terbatas (Zacchea 2003). Terkait akuntabilitas pemerintahaan saat ini, Ia menyatakan dari hasil evaluasi SAKIP Tahun. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang. perbandingan Capaian kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dengan dilengkapi dengan analisa atas efisiensi dan efektivitas penggunaan Sumber daya. Skema audit, menjelaskan tujuan dan waktu pelaksanaan audit; Program audit, berisi langkah-langkah audit. EVALAP 2. Intern Pemerintah (APIP) dan evaluator di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Disclaimer Update: 15 April 2022. Mardisar dan Sari (2007:8), perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. pengelolaan APIP dan pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Kominfo BPKP Sulbar)Pertemuan dengan 12 Inspektur daerah tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPKP DIY. BABV MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN Bagian Kesatu Tahapan dan Tim Pengawasan. 4. b. Inspektorat jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan Inspektorat Jenderal Kementerianmengatur Penilaian Mandiri (PM), Evaluasi, dan Monitoring kapabilitas APIP dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya. Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan saat iniInspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern, c) Inspektorat Provinsi, d) Inspektorat Kabupaten/Kota. go. ( APIP ), Inspektorat Daerah memiliki peran dan. 3. APIP) X 100% % 95 Inspektorat KASUB. Tetapi Pengawas P2UPD memliki peran yang sangat strategis, terutama dalam kaitan untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di khususnya daerah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Refleksi Peran APIP . Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi praktis sebagai referensi dan saran dalam peningkatan kapabilitas, perumusan, serta penentuan kebijakan di inspektorat dan Pemerintah Kota Prabumulih. Abdul Mahsyar,. Pada bagian ini merupakan bagian yang hendak dikaji dalam proses penyusunan makalah ini. Kami, pegawai inspektorat Kota Yogyakarta adalah insan yang : 1. Acara Temu Teknis APIP yang berlangsung di Semarang pada tanggal 21 – 22 September 2011 itu, dibuka oleh Irjen Kementerian Perindustrian, Imam Haryono. Berdasarkan pembahasan maka penulis menyimpulkan setidaknya ada dua alternatif yang dapat dilakukan untuk. BPK berfungsi sebagai auditor eksternal untuk. Selain dihadiri oleh. Inspektorat I: Klaim covid-19 “bermasalah”. Ada Polri, ada Kejaksaan, ada juga LSM (Lembaga Swadaya. Peran sebagai pengawal dalam proses pelaksanaan APBD memerlukan integritas yang tinggi untuk menghasilkan suatu hasil reviu yang baik. pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku APIP dan bersifat ad hoc . Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023. Hubungan Kelembagaan DPR, DPD, DPRD Ditunjuk & bertanggungjawab. KESMAS TAMPAKSIRING II -. Referensi Hukumonline Pro. PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M. 2. Peraturan. Pada kondisi ini diharapkan APIP mampu merencanakan dan melaksanakan AK dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat. Disamping itu APIP. Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau. Perbedaan sistem dan peraturan di masing-masing negara akreditasi/wilayah kerja yang mempersulit pengawasan intern T3. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Mar 16, 2023. dengan penjelasan sebagai berikut 1. APIP bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan ini. Auditor atau APIP.